Globalisasi telah mengusung perkembangan ilmu dan teknologi, di antaranya teknologi informasi ke Indonesia, sehingga Indonesia juga menjadi bagian dari jaringan global perdagangan di dunia siber (cyber world/virtual world). Aktivitas bisnis melalui internet atau yang lazim disebut transaksi bisnis atau perdagangan elektronik. Tujuan Penelitian untuk menganalisi dan menemukan ) Rekonstruksi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Barang Melalui Shop Online Berbasis Nilai Keadilan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Barang Melalui Shop Online Belum Berbasis Nilai Keadilan yaitu Adanya fakta masih terabaikannya hak-hak dasar warga negara baik hak ekonomi, sosial, maupun budaya dan adanya kekosongan per-undang- undangan yang mengatur tentang E Commerce.Penerapan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menurut perundang-undangan di Indonesia. Undang- Undang (UU) yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 hurif b, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua UU tersebut kurang mampu memberikan hukum yang memadai bagi konsumen dalam e-commerce. Kedua UU tersebut telah mengatur mengenai transaksi perdagangan yang berkaitan dengan informasi dan sertifikasi konsumen e commerce, namun UU tersebut lahir sebelum adanya perkembangan bidang e-commerce. Jadi, pengaturan UU tersebut masih belum sempurna. (2) Kelemahan- Kelemahan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Barang Melalui Shop Online yakni adanya kelemahan secara substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.
(3) Rekonstruksi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Barang Melalui Shop Online Berbasis Nilai Keadilan. Rekonstruksi nilai perlindungan konsumen dalam Regulasi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Membeli Produk Barang Melalui Shop Online berkaitan dengan informasi syarat kontrak sudah berbasis nilai keadilan dengan adanya perubahan terhadap rumusan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 UU ITE. Dengan rekonstruksi tersebut menghadirkan Teori Perlindungan Konsumen yang Berkeseimbangan. Makna Perlindungan Hukum yang Berkeseimbangan dalam konteks perlindungan konsumen perdagangan secara elektronik, yaitu posisi lemah konsumen dalam perdagangan secara elektronik, niscaya diseimbangkan dengan posisi kuat pelaku usaha melalui aturan-aturan informasi syarat kontrak baik dalam UU ITE maupun UU Perlindungan Konsumen. Keseimbangan posisi itu diatur berdasarkan pendekatan perbandingan hukum yang mencampur (mixing) antara Hukum Barat, Hukum Islam dan Hukum Nasional. Percampuran itu dilakukan dengan Konsep Harmonisasi Hukum.Teori perlindungan konsumen yang berkeseimbangan itu mengandung konsep integratif.
Kata Kunci: Rekontruksi; Shop online:perlindungan;Konsumen;Keadilan;