Persoalan narkotika merupakan problem yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua lapisan unsur masyarakat dimasa yang akan datang. Permasalahan Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan I dalam konsepsi kepastian hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek dan Efektivitas penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan I dalam Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2022/Pn Trk.
Metode pendekatan yang digunakan dengan penelitian yuridis sosiologis yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris dengan teori penegakan hukum dan efektivitas hukum terhadap permasalahan yang dikaji.
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) pelaksanaan sesuai fakta yang terungkap di persidangan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menjual dan membeli narkotika Golongan I dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah, dengan kententuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. (2) Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2022/Pn Trk belum efektif, dalam praktek penegakan hukum saat ini terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika terdapat kecenderungan hakim untuk memutuskan pidana penjara pengganti denda dengan jangka waktu yang relatif singkat, yakni hanya dalam hitungan bulan. Sedangkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa tergolong tinggi mencapai ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah.

Kata Kunci : Efektivitas, Denda, Narkotika Golongan I.