Pada era modernisasi saat ini, fenomena tingginya kasus korupsi dan pencucian uang sebenarnya tidak begitu mengejutkan, terutama yang berkaitan korporasi atau suatu badan usaha. Hal ini didukung dengan semakin majunya metode guna menyamarkan uang hasil tindak pidana. Maka dari itu telah banyak negara mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan peraturan guna menangani hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan mengalalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi beserta mekanisme penanganannya.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dala penulisan ini adalah yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif normatif, dimana menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Rumusan masalah dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana terkhusus pertanggungjawaban pengganti (Vicarious Responsibility Theory) dan teori kepastian hukum.
Hasil penelitian menunjukan dalam penegakan hukum perkara pertanggungjawaban korporasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek pelaku kejahatan korporasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 sejalan dengan teori pertanggungjawaban, mengatur tentang perluasan dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang, dengan adanya rumuasan yang terdapat pada Pasal 6, bahwa korporasi menjadi subjek tindak pidana. Korporasi biasanya menjadi pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Dan mekanisme penanganan perkara korporasi pada Perma No. 13 Tahun 2016 menunjukan bahwa telah sesuai dengan adanya teori kepastian hukum, semakin memperkuat mekanisme penanganan perkara korporasi. Sehingga dapat terwujud kesetaraan dimuka hukum, tercipta kepastian hukum dan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi