Tanah bengkok merupakan tanah desa yang dapat diperuntukkan sebagai gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tanah Bengkok dapat di peralihkan hak, salah satunya dengan disewakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilatar belakangi dengan disewakannya tanah bengkok di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan lelang terbuka bersama masyarakat. Adanya perjanjian kedua belah pihak tentunya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, salah satunya wanprestasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur sewa menyewa tanah bengkok beserta akibat hukumnya, serta penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah bengkok di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupate nJepara, Notaris di Kabupaten Jepara, serta masyarakat yang berada di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa 1) Kepala Desa melakukan perbuatan hukum yaitu pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok desa adalah benar dengan prosedur lelang terbuka kepada masyarakat. Pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok telah benar, sesuai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan menghasilkan manfaat bagi desa dan masyarakat. 2) Penyelesaian sengketa apabila para pihak wanprestasi dapat diselesaikan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak tercapai diselesaikan melalui pengadilan umum.
Saran: Para pihak sebelum melakukan pelaksanaan sewa menyewa tentunya harus lebih memahami lagi isi perjanjian para pihak dan peraturan desa serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat perdesaan, yang bertujuan agar dapat mengetahui akibat hukum apabila para pihak wanprestasi.
Kata Kunci : Tanah Bengkok, Sewa Wenyewa, Akibat Hukum, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa.