Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada
persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani, namun penandatangan akta
tersebut juga harus dihadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat
(1) UUJN. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengalisis ketentuan pembebanan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penandatangananAkta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungansebelum tanggal akta diterbitkan atau dengan kata lain akta ditandatangani tanpa diberi tanggal dan nomor akta, dan akibat hukum dari penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebelum tanggal akta diterbitkan dengan kata lain akta ditandatangani tanpa diberi tanggal dan nomor akta.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian iniadalah data primer yang meliputi UUD 1945; Undang-Undang No.2 Tahun 2014; Undang Undang Hak Tanggungan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; serta data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara danstudi dokumen atau bahan pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwaketentuan mengenai pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang, makapenandatangananAkta Surat Kuasa Membebankan Hak Tangggungan yang dibuat oleh notaristanpa diberi tanggal dan nomor berakibat hukum bahwa akta yang dibuatoleh notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangankarena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Kata kunci: Tandatangan, Surat Kuasa, Notaris.