Setiap anak berhak atas perlindungan hukum, tidak terkecuali bagi anak luar nikah. Untuk memberikan perlindungan secara ekonomi, anak luar nikah yang diakui terhadap hak memperoleh harta orang tuanya, maka dapat diberikan dalam bentuk hibah. Namun dalam prakteknya terkadang pemberian hibah kepada anak luar nikah tidak dibuat dalam bentuk akta PPAT dan tidak disaksikan oleh ahli warisnya, karena penghibahan diperhitungkan sebagai warisan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang konstruksi hukum, kendala dan seharusnya PPAT dalam pembuatan akta hibah tanah kepada anak luar nikah yang diakui. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data utama melalui wawancara dan studi pustaka sebagai data dukung dengan analisis data diskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa kontruksi hukum perundang-undangan dan hukum islam memperbolehkan orang tua memberikan harta kekayaannya kepada anak luar nikah yang diakui sepanjang tidak melebihi bagian mutlak ahli waris lainnya yaitu 1/3 bagian dan dibuat dalam bentuk akta otentik. Selain itu peralihan hak atas tanah tersebut wajib didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Adapun kendala yang dihadapi PPAT adalah masih banyak penghibahan yang dilakukan di bawah tangan dan tidak menghadirkan ahli warisnya. Selain itu PPAT dalam membuat akta hibah belum sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini PPAT harus memastikan syarat formil dan materiil penghibahan orang tua kepada anak luar nikah terpenuhi dan dapat menerjemahkan dan mengakomodir kepentingan para pihak, sehingga memberikan jaminan dan kepastian hukum. Selain itu akta hibah yang dibuat oleh PPAT harus sesuai dengan bentuk akta yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Hibah, Anak Luar Nikah
Yang Diakui