Perubahan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektis. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang. 2) Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan : 1) Peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang yaitu melakukan permohonan perubahan anggaran dasar secara elektronik melalui SABH dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperoleh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan anggaran dasar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam melakukan perannya untuk mengajukan permohonan secara elektronik melalui SABH Notaris harus teliti dan hati-hati, karena akta notaris berfungsi sebagai akta otentik untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. 2). Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang adalah jika kesalahan ada di pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pelaporan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021. Notaris yang lalai atau sengaja tidak melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dan atau tidak menyerahkan dokumen terkait kepada penghadap untuk kepentingan PT, dapat menimbulkan kerugian bagi PT sehingga Notaris yang bersangkutan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik Notaris.

Kata Kunci: Peran Notaris, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas