Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.
Penulisan Tesis hukum dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan” bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim hambatan Hakim serta Solusi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Banjarbaru.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan olah Dokumen Putusan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Didalam praktik peradilan, putusan yang dijatuhkan senantiasa mendasarkan pula pada pasal-pasal yang telah diformulasikan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang baik berupa pasal yang terdapat dalam hukum materiil maupun di dalam hukum formal. Dalam mempertimbangkan suatu putusan, Hakim harus memperhatikan 3 aspek pertimbangan antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis (2) Hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa. Sedangkan hambatan eksternal meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang-barang bukti.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Putusan pidana, Tindak pidana pembunuhan