Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16.Tahun 2019, namun dapat dikecualikan apabila kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan pencampuran harta secara “hukum”. Harta bawaan seperti hadiah atau warisan menjadi harta masing-masing. Dalam perjanjian perkawinan akan diatur mengenai pemisahan harta tersebut atau sebaliknya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis urgensi pembuatan perjanjian perkawinan dalam berumah tangga yang dibuat dihadapan notaris dengan maksud agar perjanjian tersebut dianggap sah oleh hukum sebagai upaya preventif apabila terjadi konflik yang mungkin ditimbulkan dalam perkawinan dan mengantisipasi adanya perselisihan harta Bersama.
Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan dengan mengidentifikasi hukum di lapangan dan fungsional dalam penerapan di kehidupan nyata. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta mengumpulkan data berupa wawancara yang penulis lakukan di beberapa Notaris.
Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Perjanjian perkawinan menjadi hal yang tabu dan dianggap tidak lumrah, masyarakat sering kali mengartikan adanya perjanjian perkawinan adalah bukti wujud dari sifat materialistis seseorang dan menganggap perjanjian perkawinan adalah sebuah doa buruk mengharapkan badai dalam berumah tangga; 2. Notaris memiliki peran penting dalam membantu mengantisipasi terjadinya konflik dalam berumah tangga dengan dibuatnya perjanjian perkawinan; 3. Perjanjian perkawinan diperbolehkan dan keberadaanya dianggap sah, selama tidak bertentangan dengan norma, agama dan hukum yang berlaku.

Kata kunci : Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Notaris