Berita bohong atau Hoax adalah suatu fenomena yang sangat umum di Indonesia yang biasanya dibuat sengaja disamarkan agar terlihat nyata, hal ini didukung juga oleh kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar menggunakan media sosial. Faktor utama yang menyebabkan mudahnya informasi palsu atau hoax di Indonesia yaitu karena karakter asli masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat. Oleh karena itu kasus penyebaran berita bohong dimedia sosial diatur dalam pasal 28 UU Pasal 28 UU Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengacu pada metode mendeskripsikan deskripsi data yang mana dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penulis akan membahas apa saja faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong, kemudian dasar pertimbangan hakim dan yang terakhir adalah hambatan seorang hakim dalam memutus suatu perkara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menjatuhkan Pasal 28 Ayat 1 terkait dengan Undang-Undang ITE akan tetapi hakim menjantuhkan Pasal 14 Ayat 1, yang mana sebenarnya pasal ini tidak tepat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana penyebaran berita bohong melalui lisan.
Kata Kunci : Pemidanaan Hakim, Sanksi Pidana