Tindak pidana pembalakan hutan (illegal logging) berdampak buruk bagi lingkungan, karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara. Pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap putusan perkara illegal logging sangat tinggi, akan tetapi belum memberikan efek jera terhadap pelaku karena pidana denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan, sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana terkait pidana denda yang tidak dibayar dalam tindak pidana illegal logging dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum pidana.
Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar dalam putusan perkara tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Bojonegoro serta kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar pada perkara tindak pidana illegal logging dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menelaah, dan menganalisi mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar dalam putusan perkara tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Bojonegoro serta kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar pada perkara tindak pidana illegal logging dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar dalam perkara tindak pidana illegal logging yang diatur dalam Pasal 30 KUHP menghambat negara untuk menyita hasil tindak pidana. Kelemahan lain adalah dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana illegal logging, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme bila denda tidak dibayar. Kebijakan hukum pidana terhadap pidana denda yang tidak dibayar pada perkara tindak pidana illegal logging dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang, dapat dicermati pada RUU KUHP 2014. Untuk pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana illegal logging, maka Indonesia dapat mencontoh Undang-Undang Anti Illegal Logging Australia, Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dalam Voluntary Partnership Agreement (VPA) di Uni Eropa, Lacey Act di Amerika Serikat, menetapkan pidana yang berat maupun mencontoh KUHP dari negara Belanda, Perancis, Yunani, dan Swiss di mana KUHP negara tersebut telah mencantumkan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pidana Denda, dan Illegal Logging