Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 952/Pdt.G/2009/PA.Bla. adalah pengukuhan atas Surat Perjanjian yang dibuat para pihak yang telah sepakat untuk mengakhiri suatu sengketa hibah tanah sawah.Setelah pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Blora tersebut, muncul gugatan ke Pengadilan Negeri Blora oleh pihak lain yang mengaku telah membeli tanah sawah obyek sengketa sebelum terbitnya Putusan perdamaian tersebut, dan oleh karena itu minta Pengadilan Negeri Blora membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 952/Pdt.G/2009/PA.Bla dan tindakan-tindakan hukum yang mendasarkan pada Putusan PengadilanAgama tersebut. Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Blora tersebut menunjukkan bahwa meskipun keputusan hakim yang mengukuhkan suatu perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap, dalam prakteknya masih terjadi gugatan terhadap keputusan hakim semacam ini dan gugatan terhadap tindakan-tindakan hukum yang mendasarkan pada keputusan hakim tersebut.Untuk itu perlu kajian hukum secara lebih mendalam mengenai keputusan pengukuhan perjanjian perdamaian sebagai penyelesaian suatu sengketa, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perdamaian dalam sengketa hibah tanah sawah oleh para pihak di Pengadilan Agama Blora, akibat hukum terhadap para pihak dan kedudukan hukum akta perdamaian sebagai suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan Akta Perdamaian Nomor: 952/Pdt.G/2009/PA.Bla. dibuat setelah proses mediasi dinyatakan gagal. Kesepakatan damai disampaikan oleh para pihak formil kepada Majelis Hakim pada persidangan sebelum pembacaan putusan. Merujuk ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 1796 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma. No. 01 Tahun 2008, maka Akta Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan Perma. No. 01 Tahun 2008. Akta Perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sehingga salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengeksekusi putusan tersebut.
Karena Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan perlawanan terhadap sita eksekusi dan/atau gugatan pembatalan lelang atas objek sengketa yang merupakan kelanjutan pelaksanaan eksekusi dari seluruh perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama termasuk putusan Akta Perdamaian, maka putusan Akta Perdamaian Nomor: 952/Pdt.G/2009/PA.Bla. mempunyai kekuatan hukum seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir dan tidak dapat dibanding.
Kata Kunci : Akta Perdamaian, hibah tanah sawah