Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seseorang yang berbeda agama sehingga terikatnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan agama masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski secara hukum perkawinan beda agama tidak terlalu ketat untuk dilaksanakan, namun berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan perkawinan beda agama sulit untuk dilaksanakan. Kesulitan itu semakin terlihat sejak lahirnya kompilasi hukum Islam yang disusun pada tahun 1991 tentang larangan perkawinan beda agama dan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah nasional yang berlangsung di Jakarta, 11-17 Rajab 1400 H / 26 Mei-1 Juni 1980 M, Dalam musyawarah nasional (Munas). Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahahnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan pasangan yang salah satunya pindah agama pada masyarakat Kabupaten Semarang dan mengetahui faktor yang mempengaruhi salah satu pasangan untuk pindah agama dalam perkawinan pada masyarakat Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)dengan pendekatan analisis deskriptif analisis. Sumber data primer yang digunakan adalah data arsip KUA yang ada di Kabupaten Semarang dan masyarakat Kabupaten Semarang. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber lain. Maksudnya dari kepustakaan, seperti buku atau tulisan ilmiah yang berhubungan dengan perkawinan pasangan yang salah satunya pindah agama. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis data dan kontekstual. Hasil penelitian ini adalah Praktik perkawinan beda agama kasus pernikahan suami istri yang salah satunya pindah agama di Kabupaten Semarang masih sering terjadi hingga saat ini. Setiap pernikahan yang agamanya sama dan tercatatkan dalam kartu tanda penduduk (KTP) di Indonesia, dibolehkan oleh hukum agama dan negara. Namun beda halnya dengan seseorang yang ketika melangsungkan pernikahanya hanya memenuhi syarat legal formal, namun setelah pernikahan kembali menjalani agama yang dahulu lagi, dimana perpindahan agama hanya dilangsungkan legal formal saja dan agamanya tetap, maka dilarang dan tidak diperbolehkan oleh hukum agama.
Kata kunci : Perkawinan Beda Agama, Mualaf