Transaksi peralihan hak milik atas tanah dan bangunan karena jual-beli dilakukan dihadapan PPAT guna menjamin kepastian hukum terjadinya peralihan hak atas tanah. Setelah para pihak sepakat dan melalui perhitungan sesuai harga transaksi, ternyata diperoleh bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk menganalisis peran Notaris dalam penetapan NJOP saat ini belum memenuhi nilai keadilan, kelemahan peran Notaris PPAT dalam penetapan NJOP untuk meningkatkan pendapatan asli daerah saat ini dan merekonstruksi peran Notaris/PPAT dalam penetapan NJOP untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan nilai keadilan.
Melalui paradigma konstruktifisme penelitian diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya(trustworthiness) dan otentisitas (authenticity). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori keadilan sebagai Grand Theory, teori sistem hukum sebagai mieddle teory, teori hukum progresif sebagai applied theory.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Regulasi penetapan NJOP saat ini belum memenuhi nilai keadilan, denda yang dikenakan kepada PPAT tidak tegas diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya dasar penerapan sanksi denda tersebut. 2) Kelemahan regulasi penetapan NJOP untuk meningkatkan pendapatan asli daerah saat ini. Kelemahan regulasi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah saat ini, yaitu: Kelemahan Dari Aspek Regulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan Kelemahan Dari Aspek Struktural Pelaksanaan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 3) Rekonstruksi regulasi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan nilai keadilan yakni Kepala Daerah dalam menetapkan besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) wajib mendasarkan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah betul-betul mencerminkan nilai yang sebenarnya, yang merupakan NJOP yang berbasis nilai keadilan dan dengan mengubah beberapa Pasal yang terkait diantaranya Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB serta Pasal 40 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi NJOP, Pendapatan Asli Daerah