library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN KEADILAN

Detail Tugas Akhir

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN KEADILAN

HARIYONO, KURNIANTO SECO (2022) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
10302000218_fullpdf.pdf
PDF
Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis dengan tema Rekonstruksi Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rumusan masalah yaitu: Bagaimana proses pendaftaran tanah atas garapan masyarakat dalam HGU PTPN-II yang sudah berakhir masa berlakunya tahun 1999/2000?. Apa kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam upaya pendaftaran tanah atas garapan masyarakat dalam HGU PTPN-II yang sudah berakhir masa berlakunya tahun 1999/2000?. Bagaimana rekonstruksi pendaftaran tanah atas garapan masyarakat dalam HGU PTPN-II yang sudah berakhir masa berlakunya tahun 1999/2000?.
Penelitian ini akan menyajikan informasi dengan menggunakan pendekatan doktrinal berupa Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Historis dan pendekatan non-doktrinal yaitu penelitian hukum sosial, kedua pendekatan tersebut diterapkan pada data primer dari hasil wawancara, data sekunder berupa literatur hukum dan bahan tersier seperti indeks dan kamus hukum untuk memperoleh spesifikasi jawaban atas hipotesis penelitian ini.
Sehingga pada akhir pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran tanah yang dilakukan selama ini terhadap bekas tanah HGU PTPN II masih menimbulkan permasalahan sehingga tidak tuntas dan justru menimbulkan banyak konflik. Hal ini disebabkan adanya kelemahan dalam aspek normatif yaitu peraturan yang tidak tegas, aspek historis, sosiologis dan politik. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi dalam tataran normatif, kelembagaan dan konseptual terkait dengan pendaftaran tanah bekas HGU PTPN II.

Kata kunci: Politik Tanah, Kekayaan Negara, Hak Usaha, Rekonstruksi Hukum

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints