Pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit melalui regulasi hukum kekarantinaan kesehatan masih memiliki berbagai persoalan, persoalan utama ialah anomali pengaturan peraturan pelaksana dari undang-undang kekarantinaan kesehatan. Disertasi ini akan membahas persoalan berupa Bagaimanakah pelaksanaan regulasi penanggulangan wabah penyakit di Indonesia saat ini? Mengapa pelaksanaan regulasi penanggulangan wabah penyakit saat ini belum berkeadilan? Bagaimanakah rekonstruksi regulasi penanggulangan wabah penyakit yang berkeadilan Pancasila? Adapun tujuan dari disertasi ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan regulasi penanggulangan wabah penyakit di Indonesia saat ini yang belum mampu mewujudkan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahayanya wabah penyakit yang tidak jarang dapat mematikan; untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan regulasi penanggulangan wabah penyakit di Indonesia saat ini sehingga belum mampu mewujudkan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahayanya wabah penyakit yang tidak jarang dapat mematikan; penelitian ini juga diharapkan mampu merekonstruksi regulasi terkait penanggulangan wabah penyakit yang mampu mewujudkan keadilan baik berdasarkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Demokrasi Kerakyatan maupun Keadilan sosial yang universal, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pancasila. Paradigma dalam disertasi ini ialah konstruktivisme dengan jenis penelitian non-doktrinal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan belum mampu dikatakan berhasil, hal ini ditunjukan dengan masih belum optimalnya masyarakat mengikuti perintah undang- undang yang berlaku. Kelemahan dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan ialah kelemahan substansi terkait dengan tidak mapannya peraturan pelaksana dari undang-undang kekarantinaan kesehatan yang banyak memuat ketimpangan, kelemahan penegakan aturan berupa sulitnya para penegak hukum dalam menjalankan aturan akibat tidak jelasnya sistem sanksi dalam peraturan pelaksana kekarantinaan kesehatan. Kelemahan kultur hukum berupa desakan ekonomi, penyebaran hoax, serta persoalan kedisiplinan masyarakat. Perlu adanya rekonstruksi nilai terkait bidang kekarantinaan kesehatan melalui formulasi hukum kesehatan yang lengkap serta akurat dan dapat berlaku dengan baik, bukan regulasi kesehatan yang terkesan kejar tayang. Adapun materi yang seharusnya dimuat ialah terkait jenis-jenis penanganan wabah penyakit selain kekarantinaan, kemudian metode pencegahan dan penanganan wabah penyakit secara lengkap yang tidak hanya terfokus pada Covid-19 saja, serta perlu dibuatnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan penanganan wabah penyakit yang berlaku baik bagi masyarakat marjinal maupun masyarakat kalangan atas.

Kata Kunci: Keadilan, Penanggulangan , Rekonstruksi, Wabah Penyakit.