Salah satu perubahan besar akibat adanya kemajuan teknologi informasi adalah dalam bidang hukum dan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi secara sugnifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital dalam memberikan pelayanan publik khususnya dibidang kenotariatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan, peran Notaris dalam pembuatan Akta perjanjian jual-beli secara elektronik dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam hal melakukan perbuatan Akta Notaris secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis- Normatif, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunkakan pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studilapangan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum , dan keadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Notarıs sangat penting dalam pembuatan Akta Notaris yang dituangkan dalam bentuk data elektronik pada sistem elektronik. Dengan diberlakukan Sistem Elektronik dalam pelayanan publik atas Akta Notaris akan memberi dampak positif untuk para pihak yang terlibat. Contoh Akta Perjanjian Jual-Beli yang dituangkan dalam bentuk data elektronik akan mempermudah para pihak dalam mengakses dan menyimpan, serta lebih efektif dan efisien penggunaannya apabila sewaktu-waktu dibuka kembali, dan terintegrasi dengan sistem hukum online, sehingga mengurangi efek penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi. Hal tersebut juga dapat mempermudah pelayanan publik oleh Notaris karena ketersediaan data yang mudah dan cepat diakses. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai cyber Notary di Indonesia seperti di Negara maju menjadi kendala bagi Notaris untuk selangkah lebih maju demi menciptakan Pelayanan Publik yang baik, efektif, efisien, dan aman.

Kata Kunci : Peran Notaris, Keabsahan Akta, Sistem Elektronik.