Penelitian ini berjudul “Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto”. Dengan merumuskan bagaimana pelaksanaan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang purwokerto dan kedudukan hukum perjanjian penanggungan (borgtocht) sebagai bentuk pengikatan kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto serta bentuk akta perjanjian penanggungan (borgtocht). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perjanjian kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto dan untuk mengkaji dan meganalisis kedudukan hukum perjanjian penanggungan (borgtocht) sebagai bentuk pengikatan kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang purwokerto serta untuk mengetahui bentuk akta perjanjian penanggungan (borgtocht).
Metode pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Jenis dan sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan sebuah logika induktif yaitu berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang umum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian borgtocht di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, tetap berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian atau KUHPerdata sebagai hukum positif di Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang disepakatinya, juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak akan hak-hak atas terjadinya perjanjian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.
Kedudukan hukum perjanjian borgtocht mempunyai konsekuensi bahwa setiap perjanjian yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat pokok sebuah perjanjian. Syarat dimaksud sebagai wujud keabsahan lahirnya perjanjian, yang untuk kemudian lahirlah perjanjian borgtocht.

Kata kunci :borg, tocht, borgtocht, perjanjian, penjaminan