Dalam melakukan penjualan perumahan Tlogomulyo Residence ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh developer terhadap konsumen yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau biasa disebut dengan PPJB. Perjanjian pendahuluan jual beli tersebut merupakan kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan penyedia rumah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dalam konsepsi kepastian hukum, untuk mengetahui dan menganilisis pelaksanaan tanggungjawab developer atas dilalukanya wanprestasi kepada konsumen terhadap objek perjanjian dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang disepakati antara developer dengan konsumen, untuk mengetahui dan menganilisi Perlindungan hukum bagi konsumen atas PPJB yang telah disepakati bersama Developer dengan konsumen Perumahan Tlogomulyo Residence Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi UUD 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh miles dan Huberman
Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukan bahwa: Pertama, Peran notaris terkait PPJB menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris memuat akta autentik bersumber dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu akta tersebut dibuat harus sudah sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku agar tidak merugikan pihak developer dan konsumen. Kedua, pertanggungjawaban developer harus dilaksanakan karena telah melanggar Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Ketiga, Perlindungan hukum terhadap konsumen di atur dalam Pasal 1 ayat (1) No 8 Tahun 1999 Tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pertanggungjawaban, Perlindungan Konsumen