Adanya perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat (umum) seolah menjadi buah simalakama dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian dalam hal pertanggungjawaban pidana, jabatan notaris yang penuh dengan tanggung jawab yang besar harus di lindungi, Di sisi yang lain ketika timbul indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang notaris, maka penegakkan hukum mutlak menjadi sebuah keharusan.
Kewajiban menjaga kerahasiaan ini menjadi faktor kendala bilamana dalam hal ini Adanya dugaan terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris, sebab menjadi tidak mudah karena penyelidik/Penyidik dalam Memulai tahap awal Penyelidikan dan Penyidikan terkait dengan pemanggilan Notaris guna Pemeriksaan dan penyitaan minuta akta sebab harus melalui serentetan proses seperti yang tertuang dalam pasal 66 UUJN.
Tetapi kepolisian (Penyidik) juga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-undang melakukan penyidikan semata-mata bertujuan terciptanya kepastian hukum dan membuat suatu dugaan terjadinya tindak pidana menjadi terang benderang. Karena selama penyidik dalam permohonan tersebut telah melampirkan alasan alasan pemanggilan yang telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam aturan tersebut maka semestinya penyidik cukup dengan memberitahu terhadap tindakan pemanggilan yang akan dilakukan guna melakukan pemanggilan tanpa perlu persetujuan dari MKN, Karena penyidik juga berpegang teguh dengan apa yang menjadi dasar penting pihak Penyidik Kepolisian yang telah diatur dalam pasal 112 KUHAP.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, serta pula mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
Dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang dalam hal ini digunakan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang timbul terkait dengan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan. Sebagai alat atau cara pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan kepustakaan dan wawancara.

Kata kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Notaris, Tindak Pidana, Pemalsuan