Penegakan adalah usaha melaksanakan kode etik notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan kode etik notaris yang telah melakukan pelanggaran, dan apa saja yang menjadi hambatan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjatuhkan sanksi kode etik bagi Notaris yang melakukan pelanggaran.
Metode yang digunakan untuk penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer dipenuhi dengan wawacara dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.
Berdasarkan hasil Penelitian penegakan kode etik notaris yang melakukan pelanggaran adalah Dewan Kehormatan melakukan pemanggilan, memberi teguran kepada notaris yang melakukan pelanggaran, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik. Hambatan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan kode etik adalah jumlah anggota Dewan Kehormatan Notaris yang terbatas sehingga tidak bisa menjalakan tugas dengan maksimal jika salah satunya tidak bisa hadir, dan ada rasa sungkan pada sesama rekan seprofesi untuk menegur atau menjatuhkan sanksi. Adapun solusinya, jumlah anggota Dewan kehormatan Notaris lebih baik ditambah atau adanya anggota cadangan agar ada yang menggantikan jika salah satu tidak bisa hadir dan Dewan Kehormatan Notaris dihapakan dapat berperan aktif menjaga kehormatan martabat jabatan notaris dengan menegakkan peraturan-peraturan kode etik yang berlaku kepada notaris secara tegas dan tanpa pandang bulu, agar semua kegiatan atau pelaksanaan sesuai dengan apa yang dikehendaki tanpa merugikan bagi pihak manapun.

Kata Kunci : Kode Etik, Pelanggaran dan Penegakan.