Praktek oknum yang tidak bertanggung jawab atas Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Sengketa ganda yang dikeluarkan Pejabat Kantor Desa yang dapat merugikan secara materiil dan non materiil terhadap pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa yuridis terhadap penerbitan Surat Pernyataan Tidak Sengketa ganda yang dilakukan oleh Kepala Desa yang berbeda masa jabatannya, mekanisme dalam upaya permohonan hak milik atas tanah di Kota Semarang.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, Spesifikasi penelitian ini menggunkan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung atau bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaksi sebagaimana yang diajukan oleh miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Sengketa memiliki prosedur tantang ketentuan, syarat-syarat yang harus dilakukan sejak di ajukan permohonan pemohon sampai terbitnya Surat Penyataan Tidak Sengketa yang mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan Camat. Kedua, Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas terbitnya surat pernyataan tidak sengketa yang ganda.

Kata Kunci: Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Kepala Desa, Permohonan Hak Atas Tanah