Hukum lahir untuk melindungi warga negara agar mendapatkan kesejahteraan, kehidupan yang layak, perlindungan hukum terhadap warga yang mengalami Retardasi Mental Ringan bagi perempuan. Penelitian mengkaji perlindungan hukum korban tindak pidana persetubuhan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Batulicin Kalimantan Selatan.
Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objeknya dengan teori efektifitas hukum terhadap permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian sudah seharusnya korban kejahatan khususnya korban yang mengalami Retardasi Mental Ringan mendapatkan perlindungan dengan pemberian ganti kerugian berupa kompensai, restitusi dan rehabilitasi, mengingat dampak yang ditimbulkan secara fisik, sosial, psikologis. Meskipun pelaku dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Vonis dijatuhkan pelaku belum sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Hambatan : Tidak ada saksi dan sedikitnya alat bukti saat kejadian tindak pidana persetubuhan perempuan penyandang Retardasi Mental Ringan, Umur korban berbeda antara usia dengan keadaan fisik sering kali korban telah dewasa tapi mentalnya belum dewasa, Masyarakat yang kurang peduli terhadap kasus kejahatan seksual terjadi perempuan korbannya mengalami Retardasi Mental Ringan. Upaya : Kepolisian agar melakukan kerjasama dengan masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama korban Retardasi Mental Ringan, Peran pemerintah daerah untuk mensosialisasi kejahatan seksual terhadap masyarakat terutama bagi usia anak sekolah, remaja dan terutama perempuan bekebutuhan khusus Retardasi Mental Ringan, Adanya perlindungan bagi korban dalam Retardasi Mental Ringan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Persetubuhan, Proses
Peradilan.