Salah satu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris disamping pembuatan akta otentik adalah pembuatan pengesahan surat di bawah tangan dan membukukan surat di bawah tangan (legalisasi) oleh Notaris. Surat di bawah tangan yang perlu disahkan diantaranya surat perjanjian jual beli yang di dalamnya terjadi sebuah transaksi. Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk dari pembuatan pengesahan surat di bawah tangan masih sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan pengesahan surat di bawah tangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tentang bagaimana tanggungjawab Notaris dalam pembuatan pengesahan surat dibawah tangan dalam teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab dalam pengesahaan surat di bawah tangan oleh Notaris kaitannya dengan perlindungan hukum adalah bahwa Notaris tidak memiliki tanggungjawab secara hukum terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh pihak pembuat perjanjian. Namun perlindungan hukum diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris apabila terbukti bahwa Notaris melakukan tindakan atau perilaku yang menyimpang atau melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pidana dan Kode Etik Notaris. Bentuk sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi lainnya (sanksi pidana dan sanksi kode etik Notaris).

Kata Kunci : Notaris, Surat Di bawah Tangan, Perdata.