Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara pendekatan Restorative Justice, (2) mekanisme sistem peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (3) idealnya penerapan Restorative Justice terhadap anak dan solusinya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teori yang digunakan adalah teori pemidanaan dan teori keadilan islam.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. (2) Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. (3) Belum adanya aturan mengenai pelaksanaan konsep pendekatan restorative justice secara sah dalam instrumen nasional Indonesia, Kendala pada kebijakan legislatif yaitu lambatnya pemerintah Indonesia membuat aturan tentang restrorative justice pada penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi, Anak Berhadapan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.