Ganti rugi pengadaan tanah sudah sering ditemukan di berbagai daerah yang tanahnya terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Salah satu kasus yang terjadi yaitu di daerah Margasari, Kabupaten Tegal. Pembangunan proyek Fly Over dengan Nomor Putusan 05/Pdt.G/2017/PN.SLW yang terjadi di ruas jalan Tegal-Pemalang-Pekalongan menimbulkan beberapa permasalahan salah satunya yaitu dimana ganti untung yang diberikan dirasa kurang adil sehingga diajukanlah gugatan ke Pengadilan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa yang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan praktik yang terjadi di lapangan melalui Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.SLW. Permasalahan penelitian dianalisis dan diselesaikan dengan Teori Bekerjanya Hukum, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan Islam.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: 1) Proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dalam menyelesaikan sengketa; 2) Pencapaian nilai keadilan bagi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan Fly Over dengan membandingkan dengan teori-teori yang ada; 3) Implementasi ganti untung pengadaan tanah agar sesuai dengan nilai keadilan dengan membandingkan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa pemberian ganti untung yang diberikan oleh Pemerintah sudah adil dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum