Tanah merupakan suatu hal yang penting bagi manusia untuk kelangsungan hidup. Oleh sebab itu adanya program yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pendaftaran tanah yang akan terbit sertifikat tanah untuk kepastian hukum bahwa nama yang terdapat dalam sertifikat tersebut adalah pemilik sah tanah tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur permohonan sertifikat pengganti, perlindungn hukum ketika kehilangan sertifikat tanah, mengetahui hambatan dan solusi yang terjadi ketika permohonan penerbitan sertifikat pengganti di BPN Jepara.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer melalui wawancara dengan Ma’iya Afwah, A.Ptnh, M.H. kepala seksi pengadaan tanah BPN Jepara dan Nur Wahidah yang pernah melakukan permohonan sertifikat pengganti dan pengumpulan data sekunder diambil melalui studi kepustakaan.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan jika kehilangan sertifikat tanah yaitu membuat surat pengantar di kantor kelurahan, membuat surat kehilangan dikantor kepolisian, melapor ke kantor BPN, pengambilan sumpah, membuat pengumuman surat kabar, penerbitan sertifikat pengganti. Perlindungan hukum yang didapatkan ketika kehilangan sertifikat tanah yaitu mengajukan permohonan sertifikat pengganti di BPN. Penerbitan sertifikat pengganti di BPN masih terjadi hambatan yaitu kekurangan dokumen yang diajukan pemohon, menjadi tumpukan pekerjaan pegawai BPN karena lamanya proses penerbitan sertifikat pengganti terdapat solusi yaitu pihak kantor pertanahan memberikan waktu bagi pemohon yang kekurangan berkas, solusi untuk pihak kantor pertanahan yaitu membagikan tugas sendiri kepada bagian yang mengurus masalah penerbitan sertifikat pengganti karena hilang. Solusi tersebut membuat permohonan sertifikat pengganti menjadi lancar.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Atas Tanah, Sertifikat dan Hilang