Tindak Pidana Pengeroyokan adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, luka-luka pada tubuh orang lain yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam hukum islam.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menekankan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, atau sumber lain yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum.
Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka berbeda dari ancaman pidana yang ada pada Pasal tersebut. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim ternyata relatif lebih ringan yaitu 2 (dua) tahun dipotong dengan masa penahanan dibandingkan dengan ancaman pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara. Hal ini dikarenakan Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan, dimana Korban yang meminta maaf terlebih dahulu kepada Terdakwa karena Korbanlah yang menantang Terdakwa. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa didasari pada unsur yang bersifat obyektif dan subyektif. Dimana pertimbangan yang bersifat obyektif didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pertimbangan yang bersifat subyektif didasarkan pada keyakinan diri Hakim tersebut yang mengadili dan memutus suatu perkara terhadap Terdakwa.
Kata Kunci : Pengeroyokan, Penerapan Pasal, Pertimbangan hakim.