Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan percepatan pembangunan membawa kepada suatu situasi dimana kebutuhan akan tanah semakin meningkat, demikian juga dengan permohonan jasa pelayanan di bidang pertanahan cenderung terus meningkat. Dalam hal ini peningkatan kebutuhan akan tanah ini diperkirakan akan berakibat pula pada peningkatan permasalahan yang menyangkut bidang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dalam mendaftarkan tanahnya dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Rembang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data terdiri dari data primer yaitu penelitian lapangan dan data sekunder yaitu penelitian kepustakaan yang diteliti dengan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang terhadap kesadaran akan mendaftarkan tanah hak miliknya sudah mencapai 70% dapat dikategorikan cukup baik. PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Program ini dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam pelaksanaan pendaftaran dan pembuatan sertifikat tanah melalui PTSL di Kabupaten Rembang, terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Adanya faktor penghambat yaitu seperti: Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, dan letak geografis bidang tanah yang jauh dari jangkauan. Adanya faktor pendukung PTSL ini sebagai berikut: Biaya pendaftaran tanah lebih murah dan adanya kepastian hukum.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap (PTSL)