Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama menikah menjadi harta bersama, terkecuali kedua belah pihak membuat perjanjan pranikah untuk menghindari percampuran harta secara “hukum”. Harta bawaan dengan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing. Tujuan peneliti yang ingin diperoleh ialah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peran penting notaris dalam membantu menjaga supaya tidak terjadi perselisihan harta bersama dengan pembuatan akta perjanjian pranikah dan solusi yang di berikan oleh notaris dalam membantu mengatisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan perjanjian perkawinan.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, sumber data mengacu pada sumber primer. Berdasarkan pembahasan seluruh hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa : 1. Peran notaris dalam membantu mengantisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan akta perjanjian perkawinan sebatas pada isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Sebaliknya jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta yang di buat notaris dapat dilakukan pembatalan Hal ini tentu saja dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan. Selanjutnya solusi yang dapat dilakukan guna megatasi hambatan tersebut adalah semua pihak tunduk dan menjalankan ketentuan yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya adalah isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Kata kunci: notaris, harta bersama dan perjanjian perkawinan