Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xlll/2015 serta untuk mengetahui Peran Notaris terkait pembuatan akta Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xlll/2015.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan pada aspek ilmu hukum dan menghubungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan ini dipakai karena berfokus pada Perundang-Undangan yang sudah ada dan berkaitan dengan praktek dilapangan.
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xlll/2015 maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama perkawinan dilangsungkan dan Notaris masih memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan mekanisme yang dipakai adalah dengan menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian.

Kata Kunci: Peran Notaris, Akta Perjanjian Perkawinan, Putusan MK