Perkembangan teknologi di masyarakat ternyata membawa dampak dalam bidang hukum dan sangat berpotensi munculnya berbagai bentuk tindak pidana menggunakan sarana informasi elektronik. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan human trafficking. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis sanksi tindak pidana human trafficking menggunakan sarana informasi elektronik dan untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban human trafficking di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber hukum data sekunder yaitu studi kepustakaan yang meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Hasil penelitian ini adalah pertama tidak ada aturan khusus mengenai sanksi tindak pidana pelaku Human Trafficking menggunakan sarana informasi elektronik yang diatur dalam UU ITE, Tindak pidana perdagangan orang yang dapat dipidana menurut Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi elektronik TPPO yang bermuatan seksual (melanggar kesusilaan). pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari 9 bab dan 67 pasal dengan melalui 5 langkah yaitu penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi korban, kerjasama dan peran serta masyarakat. Kedua pemberian perlindungan korban yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan.

Kata Kunci: Human Trafficking, Sarana Informasi Elektronik, Sanksi