BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang bergerak di sektor riil yang dapat menjangkau masyarakat kelas bawah atau miskin yang tidak tenjangkau oleh perbankan besar. BMT mempunyai fungsi terpenting yaitu menyediakan sarana pembiayaan yang sangat membantu masyarakat kalangan bawah yang sangat membutukkan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al Ikhwan Cabang Semarang serta bagaimana kendala dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al Ikhwan Cabang Semarang dan solusinya.
Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis dengan jenis data berdasarkan data primer dan data sekunder yang berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara serta kajian Peerundang-Undangan dan Peratura- peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah Pertama secara yuridis BMT Al Ikhwan berpegang pada ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai payung hukum yang mengatur mengenai kegiatan perbankan Syariah di Indonesia. Praktek pembiayaan musyarakah yang di jalankan oleh BMT Al Ikhwan sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO:08/DSN- MUI/IV/2000 dan hukum Islam. Kedua Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al Ikhwan Cabang Semarang sering mengalami kendala permasalahan pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al Ikhwan cabang Semarang yaitu dalam hal nasabah tidak melaksanakan kewajibannya serta solusi BMT untuk menyelesaikanya yaitu secara silaturahmi dan penyelesaian secara kekeluargaan.
Katakunci : Pembiayaan Musyarakah, BMT Al Ikhwan