Sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai suatu keharusan moral yang harus dilaksanakan serta diamalkan secara konsisten oleh segenap bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil karya besar dari pemikiran para Founding Fathers dan para ulama disaat sebelum merdeka mereka bermusyawarah untuk menentukan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya sebuah kewajiban untuk mengamalkan serta menjaganya dari segala bentuk ancaman. Namun dalam perjalanan sejarah Pancasila justru mengalami pasang surut. Pancasila seringkali menjadi tafsir tunggal pihak pemerintah pada zamanya. Seperti pada jaman Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka ingin menafsirkan Pancasila melalui suatu Rancangan Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Kebijakan ini mengalami respon cepat bahkan memecahkan rekor sebagai RUU yang memiliki tanggapan sangat cepat dari masyarakat. Mendapat respon sangat cepat bukan karena hal biasa, namun karena dalam rumusan RUU HIP tersebut terdapat Pasal-Pasal yang kontrovesial seperti bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila kemudian dapat diperas lagi menjadi Ekasila.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang materi pokok serta hubungan antara RUU HIP dengan dasar negara dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitan yang menggunakan bahan sekunder atau bahan kepustakaan semata. Kemudian menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terdapat Pasal-Pasal yang kontrovesial seperti pada Pasal 6 ayat (1) yang mengatakan sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Kemudian pada Pasal 7 ayat (3) bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila kemudian dapat diperas lagi menjadi Ekasila. Belum lagi tidak dicantumkanya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme karena RUU ini membahas tentang ideologi negara.
Kata kunci: Pancasila., ideologi., RUU HIP., Trisila., Ekasila.