Pemilu untuk memilih calon anggota legislatif maupun pasangan calon kepala eksekutif pada dasarnya merupakan mekanisme pergantian kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 ayat
(1) yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Mengingat strategisnya kedudukan Pemilu dalam, maka hal sangat penting untuk dijaga ialah agar penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara demokratis. Penyelesaian sengketa atau perselisihan Pemilu dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak memihak (imparsial) atau berkeadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia yang belum berkeadilan, urgensi dan landasan filosofis pembentukan pengadilan khusus Pemilu dalam penyelesaian sengketa Pemilu, serta konsepsi ideal pengadilan khusus Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletak undang-undang sebagai instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.
Penyelesaian sengketa Pemilu selama ini dilakukan belum memenuhi rasa keadilan karena penyelesaian sengketa khususnya sengketa hasil Pemilu dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sangat memberatkan bagi peserta Pemilu karena tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang murah, cepat dan efesien. Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu terdiri dari dua tahap yakni: pelaporan dan penyelesian. Dalam tahap pelaporan dilibatkan pihak-pihak yakni pelapor dan terlapor. Obyek yang disengketakan ialah pelangggaran administrasi Pemilu. Tahap penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaporan dengan tahapan penerimaann laporan dan meneliti laporan, klarifikasi; kajian, dan pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pemilihan Umum, Berbasis Keadilan