Tesis ini mengkaji tentang kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ini membawa perubahan sangat mendasar, karena selama ini peradilan militer berwenang mengadili semua tindak pidana yang dilakukan prajurit, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hukum pidana militer merupakan lex spesialis dari hukum pidana umum, yaitu hukum yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer.
Kata Kunci : Peradilan Militer, Prajurit yang melakukan tindak pidana umum.