Pelaksanaan penjaminan untuk memperoleh pinjaman dengan benda bergerak menggunakan lembaga jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, akan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena masih ditemukan pelanggaran¬-pelanggaran, misalnya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.
Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur, serta hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang dan upaya penyelesaian hambatan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan restoratif.
Hasil penelitian ini adalah : (1) penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang diawali penerimaan laporan dan perdamaian melalui media-si penal; (2) hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang, yakni dari segi: (a) struktur hukum : (i) kurangnya pemahaman ke-adilan restoratif, dan (ii) anggapan menempuh jalan tidak sah sehingga perlu sosialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (b) substansi hukum: (i) belum adanya pengaturan mediasi penal, dan (ii) belum adanya pengaturan prosedur dan persyaratan mediasi penal, sehingga perlu rekonstruksi hukum penyelesaian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia; serta (c) budaya hukum: (i) masyarakat meremehkan jaminan fidusia, (ii) kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan (iii) pandangan negatif masyarakat terhadap polisi, se-hingga perlu sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Fidusia, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Tindak Pidana