Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan ranah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi, disebabkan adanya keuangan negara yang cukup besar berputar di sektor tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan: Implementasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Konsepsi Sistem Hokum dan efektifitas pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, melalui pendekatan konsep dan peraturan undang-undang terkait dengan sistem pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data primer hasil wawancara dielaborasi melalui Teori CDMA Klitgaard sehingga menjadi jelas dengan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi pencegahan tindak pidana korupsi melalui dua pendekatan hokum yaitu hokum administrasi dan pidana. Sifat hokum administrasi lebih dominan seiring dengan kebijakan hokum pidana yang bersifat ultimum remedium. Penerapan sistemnya mendasarkan pengembalian dan atau hukuman disiplin sebagai basis utama sanksi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Meskipun demikian, sarana pidana masih terbuka peluang untuk diterapkan dalam implementasi pencegahan tindak pidana korupsi di bagian pengadaan. Temuan lainnya, mendeskripsikan bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berindikator cenderung normative di setiap tahapnya. Konsekuensinya, faktor korelatif kriminogen (penyebab) tindak pidana belum terpetakan dengan tuntas. Dengan demikian perumusan formulasi yuridis pada tujuan pengadaan barang dan jasa menjadi sangat ideal yang cenderung sulit untuk dicapai ( efektifitas pencapaian kurang memadai). Saran yang urgen untuk dilakukan adalah pemetaan indicator terukur dalam setiap tahap pengadaan melalui sistem reward and punishment berbasis integritas individu dengan pendekatan teori CDMA Klitgaard tentang Korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Tindak Pidana Korupsi, Teori CDMA Klitgaard.