Pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat dan ulama. Perlu diperhatikan kembali mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, dan nadzir serta pengelolaan yang lebih maksimal dan professional. Hal ini menjadi wacana penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan tentang tugas dari badan wakaf sebagai upaya untuk mensejahteraan umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk mensejahterakan umat dan faktor penghambat dan solusi dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.
Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori efektivitas hukum, tujuan hukum, maqhasid syariah, dan teroi negara kesejahteraan (walfare state theory). Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis. Sumber data penelitian berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka sebagai data utama dan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa efektifitas pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan umat didasarkan pada Nazhir yang bertugas. Dalam hal ini pengelolaan Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat belum berjalan efektif karena masih rendahnya pengetahuan tentang pengadministrasian harta benda wakaf. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat yaitu nâzhir tidak maksimal mengelola wakaf, pihak pemerintah kurang mensosialisasikan Undang-Undang No. 41 tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2006, dan kesadaran masyarakat yang rendah untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf, Kesejahteraan Umat