Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu bentuk pesta demokrasi yang dilakanakan secara langsung di suatu daerah. Pemilihan tersebut dilaksanakan untuk memfasilitasi hak konstitusional masyarakat yang diatur dalam Pasal 43 undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pelaksanaan kegiatan demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali tersebut sering kali tercoreng dengan perbuatan yang tidak terpuji, salah satu pelanggaran yang sering ditemukan adalah Praktik Politik Uang “money politic”.
Penelitian ini berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak dalam Menghadapi Praktik Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Demak dalam menghadapi Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis sebagai jenis penelitian kualitatif yakni dengan temuan-temuan dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi maupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Metode pengembilan data adalah dengan wawancara (interview), yakni suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada orang yang berwenang memberikan informasi terhadap penelitian yang kita akan teliti. Sedangkan metode analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptis denagan teknik induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Praktik politik uang (money politic) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Demak masih terjadi walaupun jumlah pelaporan pelanggran terkait politik uang di Bawaslu Kabupaten Demak nihil, dikarenakan tidak adanya keinginan masyarakat untuk melaporkan praktik money politic yang mereka ketahui. Praktik politik uang (money politic) menjadikan perilaku korupsi bagi pemimpin daerah dikarenakan biaya poltik yang mahal, dan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah dilakukan secara maksimal sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi kasus yang ditangani kurang memenuhi unsur-unsur pidana yang dilanggar.
Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Pemilih