Fenomena kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan anak setiap tahun semakin meningkat. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan restorative justice, termasuk diversi sebagai alternatif penyelesaian. Meski pada kenyataannya, sebagian masyarakat dan aparat penegak hukum cenderung selalu ingin menghukum anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga banyak anak yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2021/PN Dmk
Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis dan Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk belum berjalan sepenuhnya karena pihak korban tidak menghendaki/menyetujui untuk melakukan musyawarah diversi sehingga penyelesaiannya melalui persidangan Anak, hal ini dapat dilihat dari perkara anak yang masuk ke pengadilan tapi tidak berhasil Diversi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaanya di lapangan. Fungsi-fungsi dalam sistem peradilan pidana terkait pelaksanaan diversi tidak terlaksana dengan baik dan adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, Bagian Pemasyarakatan, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terhadap pelaksanaan diversi

Kata Kunci : Diversi, Peradilan Pidana Anak