Indonesia merupakan negara maritim dengan hasil kelautan yang menjadi ciri khas. Menjadi urgensi bagi Nelayan untuk berkumpul demi mempermudah pekerjaannya. Perkumpulan nelayan membutuhkan kepastian hukum. Notaris di sisi lain berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan, (2) mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan oleh notaris, dan (3) akibat hukum terhadap perkumpulan nelayan yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris.
Penulis menggunakan Yuridis Empiris sebagai metode penelitian dengan data primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan Penulis melalui studi observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Notaris memiliki peran sebagai penghubung antara Perkumpulan Nelayan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melegalisasi akta autentik badan hukum Perkumpulan Nelayan, (2) mekanisme pembuatan akta badan hukum Perkumpulan Nelayan diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (3) akibat Hukum yang didapatkan adalah berlakunya hak dan kewajiban sesuai aturan bagi Perkumpulan Nelayan maupun anggotanya.

Kata kunci: Peran Notaris, Akta Badan Hukum, Perkumpulan Nelayan