Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan layanan pertanahan hak tanggungan secara digital atau teknologi terbaru yg bersifat elektronik (HT-el).Penelitian ini untuk mengetahuipelaksanaan hak tanggungan secara elektronik (HT-el) di Kantor Notaris dan PPAT berdasarkan Permen No. 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara elektronik dan faktor penghambat dalam pelaksanaan hak tanggungan secara elektronik (HT-el) di Kantor Notaris dan PPAT kepada masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yurudis empiris.Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.Data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang terkait dan data sekunder yang didapat dari buku, literatur, jurnal, atau penelusuran internet yang dianggap relevan, dan metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh adalah pelaksanaan hak tanggungan secara elektronik (HT-el) berdasarkan Permen No. 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik denganpelayanan hak tanggungan sudah berbasis elektronik. Pelayanan hak tanggungan elektronik (HT-el) PPAT tidak harus datang ke Kantor Pertanahan,melainkan PPAT bisa mendaftar melalui situs website resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui https://mitra.atrbpn.go.id. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan hak tanggungan secara elektronik (HT-el) di Kantor Notaris dan PPAT.Jaringan yang tidak mendukung/server down, tidak dapat mengakses situs website (HT-el) dan mengunggah file.Dan kendala utama yang dihadapi oleh layanan elektronik adalah memvalidasi data pertanahan.

Kata kunci : Notaris dan PPAT, Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik, (HT-el)