Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, kepada Negara korban tindak pidana korupsi, sehingga diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi, kendala dalam pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dalam melaksanakan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi didasari pada beberapa regulasi serta dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui beberapa jalur/instrumen. Selain itu terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi, baik terkait aset yang berada di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini salah satu pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai upaya pemulihan keuangan Negara walaupun dalam pelaksanaanya jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam putusan tersebut jumlahnya tidak equivalent dengan kerugian Negara.

Kata Kunci : Kerugian Negara, Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi.