Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Jaksa dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan sehingga dapat mengetahui apa saja hambatan yang di peroleh serta solusi yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau menambah suatu wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana, yang khususnya terkait dengan proses dasar pertimbangan jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penilititian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaksi dengan tahap – tahap analisis data adalah mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang dipakai oleh Jaksa dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan melalui dua cara yaitu dengan Laporan Khusus Penanganan Perkara Penting dan Penelitian Berkas Perkara. Upaya solusi dari hambatan yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah koordinasi yang baik dengan penyidik dan memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap, menetapkan locus delictie tindak pidana yang dilakukan tersangka.
Saran Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Diharapkan adanya suatu pengaturan yang tegas mengenai tata cara prosedur dan pelaksanaan Pra Penuntutan dalam Rancangan Undang - Undang Kitab Undang - Undang Hukun Acara Pidana yang baru, agar Jaksa Penuntut Umum tidak menemui kendala dalam melakukan pra penuntutan. Serta pemberian batas waktu yang lebih khusus bagi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkara, karena sangat tidak mungkin dapat dilakukan hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Kata Kunci : Kelengkapan berkas, Penyalahgunaan Narkotika, Pra Penuntutan.