Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang – Undang Indonesia mengatur tentang batas usia minimal bagi calon mempelai pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun Pada kenyataannya didalam masyarakat masih banyak yang melaksanakan Pernikahan anak dibawah umur. Meski begitu pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang di berikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan dalam hal ini mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada perkara nomor 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologi dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan dispensasi nikah..
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/2020/PA.Slw calon mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil. Oleh karena itu kekhawatiran kedua orang tua calon mempelai sudah tidak dapat ditawar oleh hakim. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memberikan dispensasi nikah adalah menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan usia dalam perkawinan dan dispensasi nikah tidak ada di dalam hukum islam serta pertimbangan majelis hakim lainnya yaitu terdapat pada pasal 7 ayat 2 Undang Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang - Undang No.1 Tahun 1974.
Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Dibawah Umur, Undang – Undang No.1 Tahun 1974.