Penggunaan kosmetika perawatan wajah merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menunjang penampilan, salah satu jenisnya yaitu masker wajah. Perlindungan terhadap konsumen pengguna makser wajah yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan beredar luas di pasaran dimana hal tersebut diatur didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindung konsumen. Rumusan masalah dan tujuan pada penilitian ini yaitu bagaiman peran BPOM didalam melindungi konsumen masker wajah dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen masker wajah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang bersumber dari hasil wawancara di lapangan dengan Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang dan data kuesioner konsumen masker wajah serta dilengkapi oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, jurnal dan hasil penelitian yang resmi. Hasil dan kesimpulan penelitian ini berdasar penelitian bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya didalam melindungi konsumen masker wajah yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dapat dilihat dari upaya preventif seperti edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan produk kosmetik illegal dan legal serta kegiatan pre-market yang dialakukan oleh BPOM sebelum produk tersebut dipasarkan. Mengenai upaya represif yang dilakukan seperti dilakukannya kegiatan post-market untuk mengawasi produk setelah diedarkan dan Patroli Cyber. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen masker wajah yang tidak terdaftar BPOM sudah dilakukan dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang mengedar produk yang tidak terdaftar BPOM apabila terjadi sengketa.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Izin edar, Kosmetika