Pekerja batik merupakan unsur terpenting dalam perusahaan maupun perkembangan kultur batik akan tetapi perusahaan batik di kota pekalongan yang masih abai dengan pemenuhan hak-hak pekerja batik, mayoritas perusahaan batik hanya memperhatikan produktivitas dan profit yang diperoleh oleh mereka, negara telah memberikan perlindungan hukum berupa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pemenuhan hak-hak pekerja. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum para pekerja batik di CV. Imang Jasmine Pekalongan dan mengetahui hambatan dalam perlindungan di CV. Imang Jasmine Pekalongan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunkana metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dijalankan sepenuhnya karena dalam pengupahan tidak sesuai regulasi yang telah ditetapkan, pasaran harga pekerja batik di Kota Pekalongan sangat murah, perusahaan tidak berani membayar diatas harga pasar karena akan menyebabkan kesenjangan sosial dan para pekerja tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pemenuhan hak, memperketat regulasi pendirian perusahaan dan perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan agar mereka terjamin dalam bekerja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pekerja Batik, Ketenagakerjaan.