Pembatalan akta lelang dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan baik dalam Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum/Negeri. Adapun pengajuan dalam Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Pejabat Lelang yang mengeluarkan risalah lelang. Jadi yang menjadi objek gugatan mengenai pembatalan lelang di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Risalah Lelang. Maka perlu ditinjau mengenai pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan demi mewujudkan perlindungan hukum, dan Bagaimanakah akibat hukum terhadap objek jaminan hak tanggungan apabila eksekusi hak tanggungan tersebut dibatalkan.
Jenis penelitian ini menggunakan penelititan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.
Dari hasil penelitian didapatkan Pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan demi mewujudkan perlindungan hukum dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Akibat hukum terhadap objek jaminan hak tanggungan dari pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi berdampak luas terutama pada akibat hukum yang ditimbulkannya baik itu terhadap objek sengketa lelang yang posisinya kembali kepada keadaan semula sebelum dilaksanakannya pelelangan tersebut, begitupun dengan hak pemenang lelang atas objek jaminan tersebut menjadi berakhir.
Kata Kunci: Pembatalan Lelang, Lelang, Akta Lelang