Permasalahan yang sering mengiringi perceraian di pengadilan adalah persoalan pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari hasil usaha suami maupun istri. Permasalahan seperti ini seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiaannya. Seperti dalam penerapan status dan kepemilikan, siapa yang lebih besar berkontribusi dalam pengadaan harta bersama tersebut dan percampuran harta bersama dengan harta bawaan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul “Analiss Yuridis Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/Pa.Pt.) dari perumusa masalah yang memberikan tujuan penulisan sebagai berikut, pertama Untuk mengetahui hasil putusan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati. Kedua untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati. Ketiga untuk mengetahui implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.
Metode yang digunakan dalam peneitian oleh penulis adalah dengan metode yuridis sosiologis, dngan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tinjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Serta analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 KHI yaitu suami dan istri masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana suami atau istri mendapat setengah bagian dari harta bersama karna keduanya berperan dalam pengadaan harta bersama. (3) Implikasi pasal 97 KHI dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menghukum kedua pihak untuk membagi harta bersama sesuai putusan Majelis Hakim.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Harta Bersama, Perceraian